Jurnalinfo – Bupati Garut Rudy Gunawan secara resmi membuka Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Manajemen Keuangan dan Pengadaan Barang Jasa Kabupaten Garut Tahun 2023. Rudy mengingatkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) mengenai pentingnya membaca hukum yang berlaku, serta mendorong mereka untuk mendapatkan akta keahlian.
“Sekarang ini yakni sertifikasi keahlian,” ujar Rudy, dalam keterangan tertulis, Selasa (21/11/2023).
Hal itu dibilang salam sambutannya di Ballroom Hotel Harmoni, Garut, Jawa Barat, Senin (20/11).
Di segi lain, Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum (PKTU) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jabar Cepi Mahdi, memastikan training dan uji sertifikasi pengadaan barang jasa ini ialah tanggung jawabnya dalam merespon pergeseran hukum terkait pengadaan barang jasa pemerintah.
Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 mengenai Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2016 mengenai Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.
“Di mana PPK atau pokja penyeleksian atau pejabat pengadaan barang jasa wajib memiliki akta kemampuan tingkat dasar di bidang pengadaan barang dan jasa hingga dengan 31 Desember 2023. Berarti simpulan tahun ini semua yang bergerak di pengadaan barang jasa mesti memiliki akta barang dan jasa,” ucap Cepi.
BPSDM Provinsi Jabar sendiri sudah mengerjakan training dan uji sertifikasi untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar, serta memfasilitasi pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jabar, tergolong Cirebon, Depok, dan Subang.
“Alhamdulillah berkat adanya penyelenggaraan terkait dengan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) terjadi kenaikan angka kelulusan uji sertifikasi PBJ,” kata Cepi.
Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Garut Jajat Darajat menyodorkan Diklat Manajemen Keuangan dan Pengadaan Barang Jasa berniat untuk memajukan mutu kompetensi dan profesionalisme sumber daya insan aparatur di lingkungan Pemkab Garut.
“Meningkatkan kompetensi penerima diklat utamanya di bidang pengelolaan keuangan lewat diklat administrasi keuangan dan bidang pengadaan barang dan jasa lewat diklat dan cobaan sertifikasi pengadaan barang dan jasa level 1,” ucapnya.
Jajat menyampaikan jumlah penerima yang mengikuti diklat administrasi keuangan yakni sebanyak 77 orang. Sedangkan yang mengikuti diklat pengadaan barang jasa sekaligus uji sertifikasi pengadaan barang jasa sebanyak 149 orang, tetapi cuma 69 penerima yang mengikuti uji sertifikasi pengadaan barang jasa.
