Jakarta –
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sukses mencapai penghargaan selaku Kota Predikat Terbaik Pertama klasifikasi Pemberian Layanan Investasi Terbaik dalam Anugerah Layanan Investasi (ALI) 2024, di Grand Ballroom Hotel Mulia Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2024).
Penghargaan tersebut diserahkan pribadi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian, didampingi Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani, terhadap Penjabat Sementara (PJs) Wali Kota Surabaya Restu Novi Widiani.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Surabaya, Lasidi menyodorkan Surabaya sukses mendapat penghargaan selaku Kota dengan Predikat Terbaik dalam ALI 2024. Penghargaan selaku Kota Terbaik ialah wujud atas hasil PTSP dan PPB 2024.
“Keberhasilan ini tak lepas dari penemuan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang memusatkan seluruh petugas atau pegawai pelayanan dan pemrosesan perizinan dalam satu tempat. Lokasinya berada di gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) Siola, yakni pelayanan di Klinik Investasi,” kata Lasidi dalam keterangan tertulis, Senin (30/9/2024).
Dalam upaya menggenjot pelaksanaan investasi di Kota Pahlawan, Lasidi menunjukan Pemerintah Kota memiliki kriteria pelayanan (SOP) untuk setiap jenis perizinan yang diangkut dalam layanan online (sistem elektronik).
Ia menyatakan penyediaan layanan online tersebut, dijalankan untuk meningkatkan mutu layanan perizinan di Kota Surabaya lewat penyederhanaan alur, persyaratan, dan waktu sehingga memudahkan pelaku perjuangan untuk mengorganisir perizinan.
“Untuk memudahkan kerjasama semua petugas pemroses perizinan, Pemkot Surabaya juga sudah mengerjakan digitalisasi proses perizinan dimana semua layanan perizinan dilaksanakan lewat aplikasi OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) dan SSW,” ujarnya.
| Baca juga: Pemkot dan DPRD Kota Surabaya Sinergi Kawal Pilkada Aman |
Di samping itu, Lasidi juga menyebutkan semua layanan perizinan dimonitor pribadi oleh Wali Kota Surabaya lewat dashboard dan dihentikan ada perizinan yang terlambat. Selain kebijakan perizinan, Pemerintah Kota juga terus berupaya membuka destinasi rekreasi gres mudah-mudahan memukau penanam modal membuka perjuangan gres di Kota Surabaya sesuai potensi wilayah.
“Pemkot Surabaya terus bersinergi dengan banyak sekali tempat dan instansi mudah-mudahan kiprah Kota Pahlawan selaku citihub jual beli dan jasa memunculkan Surabaya selaku kota ramah Investasi,” tegasnya.
Hal ini diperkuat dengan Peraturan Walikota (Perwali) Surabaya Nomor 24 Tahun 2024 wacana Perubahan Kedua atas Perwali Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 wacana Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya. Dengan demikian, Pemkot Surabaya pun memperbesar layanan penemuan untuk menggenjot pelaksanaan investasi di Kota Pahlawan.
“Seperti penemuan Pesona Buaya, membuat lebih gampang dan mengerjakan jemput bola pengurusan perizinan berupaya hingga dengan selesai bagi pelaku UMK di Surabaya,” tuturnya.
Tidak cuma itu, eksistensi penemuan Klinik Investasi juga dimasifkan selaku fasilitas dan akomodasi bagi penanam modal dalam mendapat keterangan investasi berpotensi di Kota Surabaya dan pendampingan persyaratan dasar serta perizinan berusaha. Ada pula, penemuan Takon Sobat, yakni tanya konsultasi terkait perizinan serta penyelesaian respon lewat WhatsApp.
“Kemudian, penemuan Lapis Lupis atau pertolongan akomodasi penyelesaian permasalahan dan pendampingan/bimbingan teknis untuk menanggulangi persoalan investasi serta penyampaian LKPM. Serta, penemuan Wani Ngurus Izin atau konten media biasa edukasi dan keterangan tata cara pengurusan perizinan,” imbuhnya.
Pada segi lain, Pemerintah Kota juga mengerjakan kenaikan kompetensi terhadap pegawai DPMPTSP Kota Surabaya. Seperti di antaranya, memiliki akta Training of Trainers, akta PTSP Tingkat Lanjut, dan akta PTSP tingkat dasar. Selain itu, Pemerintah Kota juga mengerjakan penguatan pengawasan perizinan dan meningkatkan mutu digitalisasi perizinan.
“Sarana dan prasarana yang lain juga terus dikembangkan, menyerupai dihadirkannya Sentra Pelayanan Publik (SPP) Joyoboyo, SPP Menur, SPP Nambangan, dan SPP Pakal,” jelasnya.
| Baca juga: Gelar Rapat Paripurna, DPRD Surabaya Bahas Usulan Pembentukan Fraksi |
Meski begitu, DPMPTSP Surabaya memiliki sasaran perkembangan investasi per tahun sebesar 5-7 persen sesuai dengan RPJMD Kota Surabaya tahun 2021-2026. “Dalam implementasinya, capaian perkembangan investasi di Kota Surabaya dari tahun 2022-2023 sudah melebihi target, yakni sebesar 7,11 persen,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Timur, Agus Muttaqin mengapresiasi Pemkot Surabaya atas upaya dan kerja kerasnya dalam mengerjakan penemuan percepatan pelayanan investasi, sehingga sukses mendapatkan prestasi dari Kementerian Investasi RI selaku Kota Predikat Terbaik Pertama.
“Apresiasi untuk Pemkot Surabaya alasannya yakni terus berbenah dan terus mengerjakan inovasi. Sudah ada MPP, bahkan ada SPP yang tersebar di tiap wilayah di Surabaya untuk mencapai lebih luas, jadi tidak terpusat di MPP saja,” kata Agus Muttaqin.
Sejauh ini, Agus Muttaqin menganggap bahwa terobosan dan penemuan yang dijalankan DPMPTSP Kota Surabaya sudah sungguh bagus alasannya yakni membuat lebih gampang para pelaku investasi. Ke depan, ia pun berharap percepatan layanan investasi juga sanggup dilaksanakan di Balai RW.
“Maka perlu ada semacam upaya untuk menyelami dan mendalami terkait tingginya impian masyarakat, dimana setiap tahun senantiasa meningkat. Maka perlu ada persiapan dari DPMPTSP Kota Surabaya untuk terus menyesuaikan diri sesuai dengan keperluan masyarakat,” ujar dia.
Sebab, dalam 5-10 tahun terakhir timbul banyak sekali penemuan pelayanan yang didekatkan terhadap masyarakat. Seperti, MPP hingga pelayanan lewat aplikasi. Dengan demikian, impian penduduk itulah yang mesti disesuaikan oleh penyelenggara layanan.
“Selain itu, perlu kian membuka kanal-kanal pengaduan. Khususnya pelaku investasi yang kadangkala ingin mengadu namun takut, sehingga perlu adanya saluran pengaduan yang menjamin identitas pengadu,” pungkasnya.
Sebagai informasi, acara ini ialah puncak dari rangkaian Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Pemerintah Daerah, serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga 2024. Serta menjadi langkah pemerintah dalam meningkatkan kinerja pelayanan perizinan berusaha, baik di tingkat sentra maupun daerah.
Simak Video: Kemenhub Raih Penghargaan di Ajang Anugerah Layanan Investasi 2023
pemkot surabayapenghargaaninvestasi
Hoegeng Awards 2025Baca cerita inspiratif calon polisi contoh di siniSelengkapnya
