Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru menjadi ujung tombak dalam memamerkan pendidikan bagi anak dan keluarga. Lewat PPPK, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani memamerkan edukasi literasi keuangan guna menangkal imbas bantuan online (pinjol) dan judi online (judol) yang membahayakan masyarakat.
Edukasi ini juga dibutuhkan sanggup menangkal risiko jerat pinjol dan Judol di golongan aparatur sipil negara (ASN). Puluhan PPPK guru di daerah Kecamatan Rogojampi salah satunya, berkumpul di Aula Korwilkersatdik Rogojampi.
Dalam potensi itu, Ipuk memamerkan edukasj literasi keuangan di sela kesibukan Bupati Ngantor di Desa (Bunga Desa) di Desa Lemahbangdewo, Kecamatan Rogojampi, Kamis (4/7). Dengan menggandeng salah satu perbankan, Pemkab berharap penduduk sanggup menuntut ilmu pengelolaan keuangan dengan baik.
“Dengan edukasi literasi keuangan ini, kami berharap para P3K sanggup mengurus keuangannya secara lebih baik, sehingga sanggup berkonsentrasi untuk melakukan pekerjaan mengajar para anak didik di sekolah masing-masing,” kata Ipuk.
| Baca juga: Menko PMK Setuju Mahasiswa Bayar UKT Pakai Pinjol: Asal Itu Resmi |
Ipuk juga meminta para P3K biar bijak dalam menggunakan honor mereka. Sehingga para P3K tak hingga terjebak dalam jerat pinjol yang bunganya mencekik.
“Karena apabila saban hari mesti diburu-buru dengan tagihan pinjol, guru-guru tidak akan sanggup optimal dalam bekerja. Kaprikornus dengan edukasi ini, kami ingin mereka sanggup menggunakan pendapatannya untuk hal-hal yang sempurna dibutihkan, alih-alih hal-hal yang diinginkan,” sambungnya.
Selain itu, Ipuk juga berpesan biar para PPPK tidak bergaya hidup secara hedonis. Terlebih hidup bermewah-mewahan secara berlebihan untuk dipamerkan di media sosial.
“Apakah guru yang ada di sini ada yang SK-nya sudah ‘disekolahkan’? Sebenarnya tidak apa-apa ‘disekolahkan’, asal untuk hal-hal yang produktif. Jangan untuk hal-hal yang konsumtif,” sambung Ipuk.
| Baca juga: Kecanduan Judi Online Kaprikornus Penyebab Perceraian di Ponorogo |
Ipuk juga mengingatkan ancaman judi online (judol) terhadap para P3K yang hadir. Jeratan judol, kata dia, sudah memiliki dampak buruk pada orang-orang yang terjerat. Tak sedikit pula, nasib korban judol rampung dengan tragis. Judol juga sanggup menghasilkan pelakunya bermasalah dengan hukum.
“Kami berharap persetujuan PPPK bapak-ibu sekalian sanggup diperpanjang nantinya berkat kinerja baiknya. Jangan sampai, persetujuan ini terputus alasannya yakni hal-hal yang sepele,” lanjutnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Suratno menambahkan, sekitar 3 ribu dari 5 ribuan guru di non-PNS di Banyuwangi sudah diangkat menjadi PPPK. Edukasi literasi keuangan diberikan biar para guru sanggup bijak dalam mengendalikan pemasukan dan pengeluaran masing-masing.
“Kami ingin memamerkan bekal terhadap para guru agar mereka sanggup mengendalikan keuangan secara baik, sehingga sanggup tenteram dan tanpa hambatan dalam melakukan pekerjaan mendidik bawah umur kita,” tambah Suratno.
Suratno menyebut, selain pinjol dan judol, risiko lain yang perlu diantisipasi yakni investasi bodong. Pengalaman Suratno, beberapa ASN di Banyuwangi, tergolong guru, pernah tertipu investasi tersebut dengan banyak sekali modus.
