Politikus PDIP Guntur Romli menolak keras bila Presiden ke-2 RI Soeharto diberi gelar Pahlawan Nasional. Guntur mengungkit gerakan reformasi yang justru disebabkan oleh langkah-langkah Soeharto.
“Kami tidak sepakat. Karena gerakan reformasi ’98 itu terang runtutannya turunkan Soeharto lantaran terlibat KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme),” kata Guntur terhadap wartawan, Sabtu (28/9/2024).
Guntur menyampaikan partainya juga tidak sepakat soal abolisi Soeharto dari TAP MPR. Menurutnya, hal ini upaya pembelokan terhadap sejarah reformasi.
| Baca juga: Soeharto Diwacanakan Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Bamsoet: Tidak Berlebihan |
“Kami juga tidak sepakat nama Soeharto dihapus dari TAP MPR itu. Ini upaya pembelokan terhadap sejarah reformasi ’98 dan pengkhianatan terhadap reformasi,” ujarnya.
Guntur menduga abolisi Soeharto dari TAP MPR selaku upaya untuk menyematkan gelar Pahlawan Nasional. Ia memastikan akan menolak keras bila Soeharto diberi gelar pahlawan.
“Kami sudah menduga abolisi nama Soeharto dari TAP MPR itu selaku pengondisian proteksi gelar pendekar pada Soeharto. Sangat tidak layak Soeharto menjadi Pahlawan Nasional,” ujarnya.
Sebelumnya, mengenai proteksi gelar Pahlawan Nasional ke Soeharto itu digulirkan Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet). Ia menyebut Soeharto sudah menorehkan banyak jasa dan dedikasi untuk Indonesia. Bamsoet menganggap tidak ada yang salah bila Soeharto diberi gelar Pahlawan Nasional.
Hal itu disampaikan Bamsoet dalam program silaturahmi kebangsaan MPR dengan keluarga Soeharto di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (28/9/2024). Mulanya, Bamsoet menyodorkan jasa-jasa Soeharto patut dihormati.
“Beliau sudah berupaya mengabdikan diri sebaik mungkin dalam mengerjakan kiprah selaku presiden dan berjasa besar dalam mengirimkan bangsa Indonesia beranjak dari negara miskin menjadi negara berkembang,” kata Bamsoet.
| Baca juga: 3 Tap MPR Soal Presiden RI yang Dicabut: Sukarno, Soeharto, Gus Dur |
“Sekali lagi, menjinjing Indonesia dari negara miskin menjadi negara berkembang,” sambungnya.
Maka, menurutnya, dengan pertimbangan jasa dan pengabdian, Soeharto selayaknya diberi gelar Pahlawan Nasional. Terlebih, kata dia, Soeharto sudah memimpin Indonesia lebih dari tiga dekade.
